Dalam pembangunan hukum nasional, filsafat hukum mempunyai peran
yang sangat penting, karena hanya dengan filsafat hukum pelaksanaan
pembangunan hukum nasional akan dapat memberikan Jawaban terhadap
kebutuhan hukum masyarakat.
Filsafat hukum menawarkan pilihan-pilihan yang tepat terhadap hukum
yang akan dibangun. Dengan demildan maka hukum yang lahir dan produk
pembangunan hukum nasional akan memiliki dimensi moral, dimensi
keadilan, dimensi kepastian dan dimensi kemanfaatan.
Kata kunci: Pembangunan Hukum, Filsafat Hukum, Negara Hukum Orde
Baru. Reformasi.
A. Pendahuluan
Filsafat hukum dan pembangunan hukum pada dasarnya
merupakan dua konsep yang berbeda, namun memiliki titik temu pada
objek pembahasannya yaitu tentang hukum.
Filsafat hukum dan pembangunan hukum adalah dua konsep yang
berbeda; filsafat hukum sebagai suatu disiplin keilmuan, sementara
pembangunan hukum merupakan suatu kebijaksanaan yang bersifat
nasional dalam bentuk pembangunan di bidang hukum.
Pembangunan di bidang hukum menjadi penting karena bertujuan
untuk menghasilkan produk-produk hukum yang dapat mendukung dan
'Penulis adalah Dosen Fakulias Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin
KHAZANAH ft Vol. V. No. 06 November.Desember 2006 703
M. Fahmi AI-Pembangunan hukum nasional pada dasamya memiliki ani penting
dan strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ada tiga dimensi yang
dapat dijadikan sebagai alasan pentingnya pembangunan hukum
nasional, yaitu dimensi konstitusional, dimensi juridis sosiologis dan
dimensi perspektif.
Dimensi konstitusional bermakna pembangunan hukum nasional
merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi negara hukum
(rechtsstaat) dalam tata kehidupan masyarakat. berbangsa dan bernegara
sekaligus mewujudkan amanat konstitusional pasa 27 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.4
Dimensi juridis sosiologis bermakna membangun hukum merupakan
upaya untuk mewujudkan konsepsi hukum yang sesuai dengan
idealita dan realita masyarakat Indonesia sehingga hukum benar-benar
mampu memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat dan memiliki kekuatan
mengikat yang kuat di tengah kehidupan masyarakat.
Dimensi perspektif bermakna pembangunan hukum nasional
merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana pembangunan
dalam arti mengatur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki
oleh pembangunan.
Pembangunan hukum nasionat memiliki arti strategis disebabkan
pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan
cita-cita nasional sebagaimana yang diisyaratkan pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. perdamaian
abadi dan keadilan sosial-5
Untuk tercapainya arah pembangunan hukum nasional tersebut
maka disusun pola strategi dasar pembangunan hukum nasional yang
meliputi dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan. dimensi
penciptaan dan dimensi pelaksanaan.6
-'BP7 Pusat. Undang-Undang Dasar 1945. Bahan Penataran P4, (Jakarta: B? Pusai. 1995). h.6,
'Harjito Notopuro, Pokok-Pokok Pifeiran tentang Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional.
(Bandung: Binacipta, 1995). h.137-
"Dani Darmodihar]o dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). Cet. 2, h.IO.
706 Vol. V. No. 06 November-Desember 2006 ^ KHAZANAH
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL...« M. Fahmi AI-Amruzi
Dimensi pemeliharaan merupakan upaya untuk memelihara
tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman. Dimensi ini bertujuan untuk mencegah
kekosongan hukum yang sesungguhnya sebagai konsekuensi logis dari
pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan dengan
tetap berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dimensi pembaharuan mempakan upaya untuk meningkatkan dan
menyempurnakan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan
mengadakan pembahaman kodifikasi dan unifikasi hukum.
Dimensi penciptaan yaitu suatu dinamika dan kreatifitas berupa
penciptaan suatu hukum yang sebelumnya tidak ada tetapi diperlukan
untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
Dimensi pelaksanaan yaitu upaya melaksanakan undang-undang
agar undang-undang tersebut berlaku di masyarakat baik secara filosofis,
juridis, sosiologis maupun politis.
Dengan berdasarkan
SUB TEMA : ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERKAITAN DENGAN PENDORONG DAN PENGHAMBAT KESEHATAN INDONESIA
A.Pembangunan kesehatan
Berdasarkan data SDKI 2002 - 2003, kondisi dan status kesehatan Perempuan Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu atau Maternal Mortality Ratio(MMR) di Indonesia untuk periode tahun1998-2002, adalah sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup.. AKI di Indonesia masih berada di posisi tertinggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Adapun faktor penyebabnya adalah status kesehatan reproduksi ibu yang buruk, status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan yang rendah, kurangnya tingkat pendidikan ibu,dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga.
Isu lain adalah rentannya perempuan terhadap Penyakit menular ( HIV/AIDS) terutama daerah padat penduduk, perbatasan dan daerah wisata karena kurangnya pengetahuan HIV/AIDS dan kurangnya akses pelayanan pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Masih banyaknya penyakit infeksi dan menular yang disebutkan diatas, menyebabkan beban ganda (double burden)yang ditanggung semakin berat ,karena penyakit degenerative dan life style tergolong tinggi. Revrisond bawsir dkk (1999), dalam bukunya “pembangunan tanpa perasaan”menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan kita belum menjangkau seleruh lapisan masyarakat alias tidak merata,diperparah lagi subsidi sector kesehatan malah dinikmati kalangan ‘berpunya’.
Ironisnya, masyarakat, media massa, politikus bahkan insan kesehatan masih memandang hak kesehatan hanya pada hak untuk memperoleh pelayanan kuratif dirumah sakit dan puskesmas .Padahal,hak untuk menikmati hidup sehat jauh lebih luas daripada sekedar hak akan pelayanan kuratif.salah satu jaminan dari Negara bahwa segala akses informasi tentang kesehatan dan ketersediannya harus terpenuhi bagi segala lapisan masyarakat.
Kesehatan perempuan sebagai sebuah investasi merupakan cerminan dari pentingnya SDM yang produktif. Di beberapa Negara maju yang menggunakan konsep sehat produktif, sehat adalah sarana atau alat untuk hidup sehari-hari secara produktif. Upaya kesehatan harus diarahkan untuk dapata membawa setiap penduduk memiliki kesehatan yang cukup agar bisa hidup produktif.
Selama ini, pemerintah masih memandang sektor kesehatan sebagai sektor konsumtif, kesehatan tidak dilihat sebagai investasi, tetapi hanya dilihat sebagai sector kesejahteraan yang dinilai menjadi beban biaya. Bukti nyatanya adalah alokasi belanja kesehatan pemerintah yang sangat rendah, hanya sekitar 2-3% dari total belanja Negara. Namun ironisnya, pelayanan kesehatan malah menjadi sumber pendapatan pembangunan.
Disini membuktikan pemerintah menerapkan standar ganda dalam bidang kesehatna. Disatu sisi, belanja kesehatan dianggap beban dan tidak diprioritaskan. Disisi lain, pelayanan kesehatan dijadikan sumber pendapatan. Artinya pembangunan Negara ini disokong dari uang rakyat yang sakit. Sehingga masuk akal bila ada orang usil mengatakan ”bila pemerintah ingin mendapat sumber pendapatan yang besar sebar saja kuman atau virus kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi sakit dan kemudian mereka berobat ke rumah sakit pemerintah”.
Padahal dengan rendahya alokasi belanja kesehatan akan menghasilkan indicator kesehatan yang rendah. Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN, Indonesia terendah dalam belanja kesehatan. Dalam laporan kesehatan WHO tahun 1999, Indonesia hanya mengeluarkan 1,8% dari produk domestik brutonya (PDB) untuk belanja kesehatan. Sementara Negara ASEAN lain yang memiliki PDB perkapita lebih tinggi mengeluarkan porsi lebih besar untuk kesehatan. Maka tidak mengherankan bila indicator kesehatan Indonesia, terendah di antara Negara ASEAN, karna kita menanam modal lebih kecil, maka kita mendapat hasil yang sedikit.
Menurut Thabrany (1999),terdapat lorelasi negative antara status kesehatan dengan pendapatan perkapita di kemudian hari,jika factor lain konstan. Negara-negara yang diawal 70-an memiliki AKB tinggi,tidak memiliki AKB tinggi,tidak memiliki pendapatan perkapita tinggi di tahun 1991lingkungan eksekutif, legisletif, maupun dari masyarakat termasuk swasta. Kunci sukses lainnya di tengah keterbasan sumber daya dalam hal pembiayaandan tenaga adalah memprioritaskan bidang bidang pembangunan kesehatan , seperti kesehatan Ibu dan Anak.
Kondisi tersebut diatas menunjukan ,kesehatan sebagai salah satu unsur Utama SDM dan sebagai modal tahan lama bagi pembangunan kesehatan Indonesia sama sekali belum dianggap penting oleh para pembuat keputusan. Padahal adagium di lingkungan internasional yang menyebutkan “Health is not everything, but without health, everything is nothing” merupakan cerminan dari urgensitas kesehatan dalam suatu pengembangan masyarakat dan pembangunan secara nasional.maka diharapkan bagi pemerintah untuk memahami keadaan tersebut dan menyusun paradigma yang menyokong Pembangunan dengan meningkatkan kesehatan agar menghasilkan SDM yang berkualitas.
B.PERMASALAHAN UMUM KESEHATAN
1. Disparitas status kesehatan
Disparitas adalah perbedaan; jarak: ada -- upah yg diterima oleh para pekerja pabrik itu. Di Indonesia yang sungguh kaya luar biasa ini,status Menghalangi pemiliknya untuk mendapatkan hak kesehatan yang layak. , masyarakat, media massa, politikus bahkan insan kesehatan masih memandang hak kesehatan hanya pada hak untuk memperoleh pelayanan kuratif dirumah sakit dan puskesmas . "Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat namun disparitas antar tingkat sosial ekonomi dan antar wilayah masih cukup tinggi," katanya.
Padahal, hak untuk menikmati hidup sehat jauh lebih luas daripada sekedar hak akan pelayanan kuratif.salah satu jaminan dari Negara bahwa segala akses informasi tentang kesehatan dan ketersediannya harus terpenuhi bagi segala lapisan masyarakat.Belum Dipenuhi oleh Negara.Selama ini Kesehatan Dianggap sebagai barang yang mahal, Kesehatan Di Indonesia hanya untuk kalangan berpunya ‘orang miskin dilarang sakit’disini.tragis, mengingat Kekayaan Indonesia yang luar biasa banyak. Kemana hasil-hasil bumi Indonesia.
Mukhlas,52 th adalah salah satu warga miskin yang telah bertahun-tahun menyimpan hutang kepada rumah sakit Negara karena tidak mempunyai biaya pengobatan,5 th yang lalu dia terjatuh dari pohon kelapa.biaya pengobatan yang semakin hari dirasakan semakin berat membuat sebagian Warga negeri ini menjadi Enggan memperdulikan kesehatannya. Mereka cenderung acuh tak acuh terhadap kesehatan. Padahal buila ditilik kembali kesehatan adalah Pilar Negara untuk memajukan Negara. Kapan Kesehatan akan menjadi barang yang Murah,bahkan gratis.
2.Beban Ganda penyakit
Bagi masyarakat Indonesia khususnya,penyakit memiliki beban ganda,yang pertama adalah rasa sakit yang diderita dan Uang yang cukup banyak untuk mengatasi masalah penyakit yang dideritanya.hal ini memberikan dampak negative pada Pasien yang bersangkutan,karena keterbatasan Dana,mereka mendapakan keterbatasan Pelayanan kesehatan.
3.Kinerja Pelayanan yang rendah
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menilai kinerja pelayanan kesehatan masih rendah terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar. "Padahal kinerja kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk," katanya, malam ini. Agung Laksono, menjelaskan hal itu merupakan tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia yang memerlukan dukungan semua elemen bangsa.
"Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masih dibawah standarnya kualitas pelayanan sebagian rumah sakit daerah serta keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi," katanya. Dikatakan, hingga saat ini jumlah dan distribusi dokter, bidan serta perawat belum merata dimana disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antar wilayah masih tinggi."Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua tenaga kesehatan yang diperlukan," katanya.
4.Perilaku masyarakat yang kurang mendukung hidup Bersih
Dewasa ini sikap masyarakat Indonesia juga sama buruknya dengan system yang mengatur kesehatan.Jika anda berkunjung ke Jakarta missalnya,lihatlah sungai disana kini sungai di Jakarta mengalami perubahan fungsi,fungsi sungai bukan lagi menjadi tata perairan kota tapi tempat sampah umum. Belum lagi ada masyarakat yang MCK di sungai, begitu pula di sebagian wilayah pedesaan Indonesia kesadaraan akan pentingnya kesehatan belum kita temukan di masyarakat kita.
5.Rendahnya Kondisi kesehatan lingkungan
Rendahnya Pembangunan Ekonomi yang belum merata adalah biang keladi pokok masalah ini.hal tersebut menimbulkan kesenjangan soasial Baik Papan,sandang dan pangan. Pertanyaan mengapa kesehatan lebih banyak dialamai oleh orang tak berpunya,mungkin jawabannya adalah karena lingkungan tempat tinggal yang buruk.
Itulah gambaran umum Masalah umum kesehatan di negeri kita tercinta,semuanya Berpangkal pada Ekonomi dan pendidikan.
C.LANGKAH LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH
1. Pembangunan Berwawasan Kesehatan
A.internal
1.)memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan
Seiring berkembangnya Pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang arti kesehatan,maka para pelaku kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik,oleh karena itu semua pihak yang bekerja dalam kesehatan disarankan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, baik dengan pendidikan normal, pendidikan informal, seminar seminar kesehatan. Dan selalu mengakses informasi ter-update.langkah langkah ini diharapkan bisa memajukan kesehatan Indonesia.
2.)mengelola masyarakat
Pembangunan Diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat tujuannya adalah Mengubah perilaku masyarakat. Diselenggarakan dengan dasar-dasar perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dikarenakan Masyarakat sebagai penentu kesehatannya sendiri . Memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiolog, ekologi, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi hal ini Berurusan dengan pengaruh dari sektor lain.
B.Eksternal
1.) diluar system kesehatan
Banyaknya factor lambatnya pembangunan kesehatan di Indonesia, perlu segera di atasi.faktor dari luar pelaku kesehatan adalah para pasien ataupun sasaran kesehatan yaitu masyarakat.dilihat dari segi perekonomian Indonesia saja telah dapat dilihat kesenjangan yang terjadi,di harapkan Departemen kesehatan, masyarakat, dan para pelaku kesehatan lebih peduli juga terhadap masalah masalah ini.kebiasaan masyarakat miskin yang cenderung jorok, bukan tanpa alasan, adalah karena kesterbatasan mereka,sementara sikap acuh mereka disebakan oleh minimnya pengertahuan masyarakat tentang kesehatan.Pelaku kesehatan di harapkan mengadakan penyuluhan-penyuluhan,serta pemberdayaan masyarakat, bukan hanya di kota, tapi terlebih didesa desa pedalaman.
2.)Determinan kesehatan
Untuk merealisasikan tujuan-tujuan diatas tersebut perlu ditingkatkan sector social ekonomi, budaya positif dan lingkungan yang sehat.Perilaku gaya hidup dipengaruhi oleh :
· Pendidikan
· Pertanian
· Industry pangan
· Lingkungan kerja
· Pekerjaan
· Air besih dan sanitasi
· Serta pelayanan kesehatan perumahan
Semua itu perlu ditingkatkan guna kemajuan dan peningkatan pembangunan kesehatan.namun hal yang terpenting untuk meningkatkan kesehatan SDM Indonesia adalah factor genetic dan kondisi awal kehidupannya.yang bersangkutan dengan Ibu hamil,masa kehamilan dan kelahiran.peningkatan dalam hal ini sangatlah penting untuk di perhatikan oleh semua masyarakat Indonesia.
www.google.com
